Diduga Tidak Transfarans Menggunakan APB-Des, Kades Lubuk Terap Mengaku Tidak Takut Dilaporkan 

Kamis, 6 Agustus 2020 | 11:11 pm | 141 Views |
TANJAB BARAT- Sebanyak lebih kurang 60 persen Kades di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diduga tidak transparans kepada publik atas penggunaan  Anggaran Pendapatan Desa (APB-Des).
 
Hal ini karena para kepala desa di Kabupaten pinggir Laut ini tidak memasang Papan Rest Plang atau papan pengumuman penggunaan APB-Des.
 
Ironisnya hingga berita ini diturunkan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh desa kepada masyarakat penerima bantuan itu di masing- masing desanya, masih menjadi pertanyaan besar dikalangan jurnalist.
 
Dari hasil pantauan newslineindonesia.com, di Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung, pemerintah desa disini di duga masih belum transfarans kepada masyarakat didalam menggunakan APB-Des.
 
Perlu diketahui juga bagi masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya papan Restplang pengumuman penggunaan anggaran belanja desa itu, agar Perangkat desa khususnya kepala desa selaku kuasa penggunaan tidak bisa main-main didalam membelanjakan dan menggunakan uang APB-Des itu sendiri.
 
Kepala desa Lubuk Terap, M.Juhkri’ saat di konfirmasi hati ini kamis, 06 Agustus 2020, terkait uang APB-Des yang digunakannya dan BUMDes yang dikelolah olehnya mengatakan, “Mengenai grafik kegiatan desa tersebut, kemarin sedikit terlambat karena ada perubahan RAB, namun bulan kemarin sudah selesai, tapi kami belum sempat aja memasang nya”, Juhkri, ketika dicerca beberapa pertanyaan oleh wartawan ini.
 
Lanjutnya menjawab, ” Terkait adanya laporan masyarakat terkait kebijakan kegiatan BUM-Des untuk pengadaan Gas Elpiji 3Kg, dan pengadaan Pupuk bersubsidi yang diduga memihak ke salah satu perusahaan, dan kesekelompok orang saja, kades ini mengaku laporan itu tidak benar. Apalagi kata Juhkri dirinya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Inspektorat. Ucap kades Juhkri, ternilai membenarkan dirinya sendiri.
 
Lanjutnya, terkait hal ini kami juga bertanya pak, “apa bapak tidak takut jika nanti ada yang melaporkan bapak, dimana pihak desa dinilai tidak transparan mengenai realisasi APB-Des dan melaporkan pihak desa tidak memasang papan informasi (grafik) kegiatan desa ?  Tanya wartawan ini kepada kades Juhkri.
Lanjut kades ini lagi, “Kalau mau dilaporkan ‘ya silahkan saja, kita kan selalu kordinasi kepada BPD dan Inspektorat. Imbuhnya lagi membenarkan mekanisme yang telah dilakukannya didalam menggunakan APB-Des yang telah di gunakan nya.
 
Menanggapi laporan masyarakat desa tersebut yang hingga berita ini diturunkan masih minta dirahasiakan namanya itu, Ketua Ormas JRPM DPW Propinsi Jambi, Hepni, kepada wartawan ini pun menegaskan, ” Kita sebagai organisasi pendukung pemerintahan Pak Jokowi saat ini, Kita juga merasa miris melihat keadaan yang terjadi di banyak desa didaerah kita ini. Yang menjadi pertanyaan saya selaku pengamat kinerja aparat pemerintah, apakah tugas dan pungsi Badan Persmusyawaratan Desa (BPD) dan Inspektorat hanya sebagai penerima laporan saja ? Apakah tidak bisa turun langsung untuk memeriksa kepala desa di bawah” ?  Kritik Hepni kepada BPD dan  kepada Instansi terkait di Kabupaten Tajung Jabung Barat.
 
Ditambahkannya, apalagi saya sering sekali membaca pemberitaan di media baik media sosial, cetak maupun elektronik, terkait dugaan korupsi yang terjadi didesa. Lalu apa tugas-tugas mereka seperti APBD dan Inspektorat ? Tanya Hepni lagi.
 
” Yang dikhawatirkan kedepannya terjadi korupsi berjemaah di tingkat desa, dipancarkan dan diduga dibantu oleh instansi yang terkait,  mirisnya lagi Bupati pun  selama ini seperti tidak mau merespons  terkait pengaduan hal itu”, Ucap Hepni, geram.
 
” Saran saya kepada pemerintah  pusat, sebaiknya membubarkan instansi yang dua ini Badan Pemerintah Desa (BPD) maupun Inspektorat, sebab kedua instansi ini seakan tidak bermanfaat”, Pinta Hepni mengakhiri perbincangan ini.
(Brkt)
 
Editor : Raden.Wahyudi

Related Post

Leave a Reply