Soal Tudingan Asset, Tidak Ada Kaitannya Dengan Perkara Pidana

Tuesday, 5 June 2018 | 2:21 am | 319 Views |

Pengadilam Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang pada Senin (4/6/2018) pembacaan Pledoi oleh kedua terdakwa dugaan penerbitan ijazah Matheus Mangentang, Rektor dan Ketua Yayasan STT Setia (Sekolah Tinggi Teologia Arastamar) dan Direktur STT Setia Ernawaty Simbolon.

Dalam pembacaan pembelaan, terdakwa Matheus memaparkan bahwa PGSD yang didirikan dengan dasar membantu masyarakat di pedesaan dan dengan itikad baik membantu mereka, sangat ironis jika dituduhkan sebagai perbuatan kriminal. Ia membantah jika pihaknya memiliki niat membohongi mahasiswa. Ia menilai, akar permasalahan diduga adanya balas dendam terkait asset yang dimiliki yayasan.

Di dalam persidangan Matheus dalam pembelaanya mengatakan sejak perkara pidananya disidangkan, dan statusnya menjadi tahanan kota, ia merasa dirugikan baik secara moril dan materil. Sekolah teologia dan yayasan yang dipimpinnya tergganggu, tugas pelayanannya sebagai pendeta terhambat.

“Hampir dua ribu anak tidak mampu yang saya layani terbengkalai,  Saya sudah tigapuluh tahun mengabdi, tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya mobil, kok saya dibeginikan,” katanya lirih.

Menurut Mateus mantan muridnya sendiri, Willem Frans Ansanay dan pengurus yayasan lainnya merupakan langkah ketiga Frans menyeret mantan dosen sekaligus orang yang pernah menolongnya itu ke pengadilan. Sebelumnya Matheus sudah dipidanakan di PN Tangerang dan digugat secara perdata melalui PN Jakarta Barat, beberapa tahun lalu. Namun dalam kedua perkara itu Matheus memang.

“Jadi begini, memang tidak telak masalahnya sama, tapi substansinya sama. Dulu dituduh melakukan penipuan dengan ijazah, sekarang didakwa menyelenggarakan pendidikan tanpa ijin dan mengeluarkan ijazah tanpa hak. Kan substansinya sama. Saya berkeyakinan semua yang dihadirkan oleh pihak-pihak yang melaporkan saya adalah bayaran dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” tutur Matheus.

Sementara itu lain lagi di utarakan Ernawati Simbolon, terdakwa lainnya mengemukakan, tidak mudahnya masuk ke STT SETIA yang harus menyesuaikan diri dengan visi misi sekolah untuk siap mengabdi di wilayah terpencil dan tidak mengambil keuntungan dari mahasiswa mendorong dirinya untuk meminta hakim mempertimbangkannya.

“Setiap orang yang datang ke setia tidak mencari jabatan dan gaji namun kami dibayar dengan hati untuk mengabdi. Saya mohon kepada hakim agar saya dibebaskan dan dipulihkan nama baik saya di media massa,” ujarnya.

Sementara itu pengacara terdakwa Tommy Sihotang SH di dalam persidangan mengatakan, kliennya tidak bersalah. Terbukti ketika kasus ini pernah disidangkan di PN Tangerang dengan tuduhan menipu orang, Matheus menang. Sidang perdata di PN Jakarta Barat sampai kasasi di  Mahkamah Agung, juga dimenangkan oleh kliennya. Dalam perkara di PN Jakarta Timur, Matheus dan Direktur STT Setia didakwa menyelenggarakan pendidikan tanpa ijin dan menerbitkan ijazah secara tidak sah.

Kedua dakwaan itu, menurut Tommy, mengada-ada karena, kalau hanya soal perijinan, bisa diurus. Sekarang STT Setia sudah memiliki ijin dan berganti nama menjadi STIKIP. Mengenai ijazah, tidak bisa disebut pelanggaran, karena itu hanya dipergunakan untuk kepentingan internal. Alumni STT Setia akan mengajar di sekolah-sekolah milik STT Setia sendiri yang bertebaran di tanah air.

“Saya hingga kini mempertanyakan keputusan JPU yang menuntut 9 Tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, tuntutan itu lebih parah dari tuntutan terhadap teroris. Itu kan ijazah untuk keperluan internal, yang kedua siapa bilang itu ijazah. Ijazah itu ada bentuk formil dan bentuk materil. Bentuk formilnya ada lambang Diknas, lambang garuda, ada hak dan kewajiban siswa yang memegang ijazah. Di sertifikat yang dikeluarkan STT Setia, tidak ada itu lambang negara dan tulisan yang menjelaskan bahwa lulusan STT Setia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bahwa kemudian lulusan STT Setia diterima sebagai pegawai negeri, itu kan karena kebijakan dan kebutuhan daerah akan tenaga guru,” tandas  Tommy.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa hukum korban Yakob Budiman Hutapea dari Kantor Advokat Sabar Ompu Sungu & Fatners menegaskan tidak ada saksi bayaran dalam persidangan ini, Nota Pembelaan dari PH Para Terdakwa jelas – jelas telah merendahkan proses persidangan ini bila menyatakan seperti itu.

” Saksi dari JPU jelas ko yakni Para Korban, Staff di STT Setia, dan Pihak Dikti serta Kemenag.
 soal surat kuasa jelas ada, bahkan kuasa tersebut telah diklarifikasi kepada para korban yang memberikan keterangan. Jika tidak ada bagaimana perkara ini bisa maju sampai persidangan ini, mungkin  Para Terdakwa kurang teliti dalam membaca berkas perkara, ” tegas Yakob.

Menurut Yakob, Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan ijazah tersebut untuk internal sangat tidak masuk akal. Kalau pun mau untuk internal jangan Ijazah dong yang diterbitkan, kemudian ada tingkatan D2. Apa ini bukan suatu pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan ijin, apalagi dalam Ijazah yang diterbitkan  jelas tertulis

” Perihal Perkara aset Yayasan tidak ada sangkut paut nya dengan Perkara Pidana yang sedang dihadapi Para Terdakwa. Frans Ansanay pendiri sekolah tapi bukan pengelola, dan bukan juga pelaksana Prodi PGSD. Sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Prodi PGSD yang diselenggarakan Para Terdakwa,” tandas Yakob.(dbs/Sindonews)

Related Post

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply